Prinsip syariah dalam aktivitas pasar modal bukan hanya meniadakan praktik bunga karena serupa dengan riba, tetapi juga menghindari transaksi yang berbenturan dengan prinsip syariah yaitu Insider trading. Aktifitas tersebut dapat menjauhkan pasar modal syariah yang ideal. Diperlukan adanya koordinasi yang baik antara Bapepam-LK, DSN-MUI, dan BEI dalam proses penegakan prinsip syariah sebagai pendukung stabilitas pasar modal. Insider trading adalah tindakan berbahaya dan merugikan bagi pasar modal, insider trading itu sendiri dapat diartikan juga dengan “kolusi”.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus aktif dalam menggalang kekuatan untuk menangkal terjadinya tindak pidana di pasar modal. Dalam hal menegakkan hukum tentunya OJK mengalami banyak hambatan dalam pembuktian tindak pidana insider trading di bidang pasar modal dan bagaimana penanggulangan tindak pidana insider trading dibidang pasar modal tersebut. Hambatan lainnya adalah tidak adanya batasan waktu yang diperlukan oleh orang dalam untuk melakukan suatu transaksi perdagangan setelah suatu fakta material dibuka untuk umum. Pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai sanksi yang diberikan dan pertanggungjawaban pelakunya. Sanksi yang diatur oleh UU Pasar Modal lebih menitikberatkan pada sanksi administrasi sedangkan KUHP mengatur sanksi pidana.

Kata Kunci : Pasar modal, Prinsip syariah, Insider trading, Otoritas Jasa Keuangan