Untuk mengatasi dampak buruk korupsi, banyak negara menerapkan desentralisasi
fiskal dan otonomi daerah, termasuk Indonesia. Melalui desentralisasi fiskal,
pemerintah daerah diberikan hak untuk memungut pendapatan asli daerah dan
menetapkan nilai anggaran belanja serta kewajiban untuk menyusun laporan
keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penerapan
desentralisasi fiskal dalam mengatasi masalah korupsi dengan melakukan pengujian
pada tiga aspek tersebut. Sampel penelitian ini terdiri atas 34 pemerintah provinsi
di Indonesia dengan jangka waktu tahun 2018-2022 untuk variabel independen dan
tahun 2019-2023 untuk variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan teknik
analisis data regresi logistik biner menggunakan SPSS. Hasil pengujian hipotesis
menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kasus
korupsi, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi, dan kualitas
laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap kasus korupsi. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa pemerintah daerah dengan pendapatan asli daerah yang besar
memiliki probabilitas terjadinya kasus korupsi yang besar pula. Untuk
mengatasinya, diperlukan penerapan pengendalian intern yang memadai dan
pengawasan intern berbasis risiko serta komitmen untuk menyajikan laporan
keuangan berkualitas.

Kata kunci : Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Korupsi