Prosedur Ganti Uang Persediaan dalam Penatausahaan Keuangan Bagian Bendahara Pengeluaran melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Penelitian ini meneliti mengenai prosedur Ganti Uang Persediaan (GU) dalam penatausahaan keuangan bagian bendahara pengeluaran melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan cara menelusuri prosedur penatausahaan keuangan daerah, sehingga proses penatausahaan keuangan menjadi lebih teratur dan terstruktur. Metode pengumpulan data berupa data kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan kuisioner melalui google form. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis studi komparatif dan analisis deskriptif dengan menjelaskan atau membandingkan data berdasarkan teori. Hasil penelitian ini adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan prosedur penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021. Terdapat dua faktor yang menjadi kendala dalam proses pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) yaitu sistem dan sumber daya manusia. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengupgrade software aplikasi pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), memberikan bimbingan teknis kepada pegawai secara menyeluruh, mutasi pegawai sesuai kebutuhan instansi untuk menambah jumlah pegawai, dan tersedianya bagan alir (flowchart) untuk meningkatkan pemahaman pegawai dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah.
Kata Kunci: Penatausahaan Keuangan, Prosedur, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)