UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian yang dilakukan
oleh sebagian besar masayarakat Indonesia. Peningkatan jumlah UMKM dari
tahun ke tahun memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor
ini dalam upaya ekstendifikasi pajak. Namun, hal ini tidak sesuai terhadap fakta
dilapangan yang menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah
kenaikan penerimaan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis Interpretasi Pajak dalam Perspektif Wajib Pajak untuk mendeteksi
penyelenggaraan laporan keuangan UMKM Batik di kota Pekalongan.
Populasi yang digunakan adalah UMKM Batik yang ada di kota
Pekalongan. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Sehingga
diperoleh sampel sebanyak 70 UMKM. Teknik analisis yang digunakan adalah
Independent Sample t Test.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Interpretasi Pajak dan
penyelenggaraan laporan keuangan oleh UMKM yang sudah memiliki NPWP
lebih baik dibandingkan UMKM yang belum memiliki NPWP. Oleh karena itu,
pemerintah dapat membidik sektor UMKM dalam ekstensifikasi pajak dengan
meningkatkan jumlah NPWP di sektor UMKM.
Kata kunci : Hak dan kewajiban, laporan keuangan, UMKM dan pajak