Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diyakini akan mampu mendekatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memupuk demokrasi. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, maka tantangan utama pembangunan yang harus dihadapi dan diatasi yaitu : (a) penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan; (b) pembangunan tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah; dan (c) peningkatan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah (Permedagri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD). Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004.
Tujuan Penelitian adalah Untuk menganalisis besarnya pengaruh pajak daerah , retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal daerah di pemerintahan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran 6 (enam) kota dan 29 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Sampel adalah sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan bila anggota populasi relatif kecil.
Metode analisa menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dana Aloksi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci : PAD, RETRIBUSI SAERAH, DAU,DAK, BELANJA MODAL