Abdullah, Syuaib (2016) KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IJIN (PETI) DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Baca Disini (163kB) | Preview Download (163kB)
Preview	Text COVER_1.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
Preview	Image PUBLIKASI.jpg Baca Disini (766kB) | Preview Download (766kB)
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Baca Disini (90kB) | Preview Download (90kB)
Preview	Text BAB I_1.pdf Baca Disini (380kB) | Preview Download (380kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (580kB) | Preview Download (580kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (543kB) | Preview Download (543kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (183kB) | Preview Download (183kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Baca Disini (252kB) | Preview Download (252kB)

Abstract

Tesis yang berjudul “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Di Wilayah Hukum Polres Semarang dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) oleh Kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim. Kedua, untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Semarang, dan ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Semarang.
Penelitian dalam kaitannya dengan penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan-pendekatan perundang-undangan(statuteapproach)danpendekatankonsep(conceptualapproach).
Hasil penelitian tesis ini menunjukkan: (1) kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) oleh kepolisian dilakukan melalui tindakan-tindakan kepolisian dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum dan pemberian kepastian hukum melalui persidangan oleh hakim, (2) hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Semarang meliputi kesadaran masyarakat yang masih kurang, adanya back up, pelaku PETI melarikan diri, dan budaya hukum masyarakat (3) upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Semarang yaitu upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Hal ini didasari oleh adanya kasus-kasus PETI di seluruh wilayah Indonesia yang semakin meluas, tentunya diperlukan suatu penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberantas dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelakukegiatan PETI berkaitan dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan akibat PETI.

Kata kunci : penegakkan hukum, tindak pidana, pertambangan illegal, sanksi pidana

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	16 Jan 2017 02:19
Last Modified:	16 Jan 2017 02:19
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6892

Actions (login required)

View Item