Pusparini, Dilla (2016) MEKANISME ATAU SISTEM PENGADAAN BARANG PADA KANTOR INSPEKTORAT PROPINSI JAWA TENGAH. Diploma thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Preview	Text COVER.pdf Baca Disini (345kB) | Preview Download (345kB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Baca Disini (90kB) | Preview Download (90kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Baca Disini (97kB) | Preview Download (97kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (155kB) | Preview Download (155kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (186kB) | Preview Download (186kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (94kB) | Preview Download (94kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (219kB) | Preview Download (219kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (93kB) | Preview Download (93kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Baca Disini (139kB) | Preview Download (139kB)

Abstract

Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah sebagai lembaga pemerintahan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam bidang pengawasan. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah memerlukan sarana penunjang dalam hal ini adalah dari masing-masing sub bagian untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas sesuai dengan takarannya.
Pengadaan sarana penunjang dilakukan melalui kegiatan pengadaan barang/jasa inventaris. Tahapan dalam pengadaan barang inventaris kantor pada Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah dimulai dari penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pembantu Pengurus Barang, pelaksanaan pengadaan barang inventaris kantor, pembayaran atas pengadaan barang inventaris kantor, dan pelaporan atas pelaksanaan pengadaan barang inventaris kantor.
Pelaksanaan pengadaan barang inventaris kantor sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan melalui Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang atau Rekanan dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK). Sedangkan dalam tahap pembayarannya dimulai dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), sampai dengan pencairan dana oleh Penyedia Barang atau Rekanan.
Hambatan yang selama ini timbul pada Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah dalam upayanya melaksanakan pengadaan barang inventaris kantor sesuai dengan Keputusan Presiden republik indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, masih dapat diatasi oleh pihak yang bersangkutan tanpa ada campur tangan pihak lain.

Kata Kunci : Pengadaan Barang, Pembayaran, Pelaporan

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi > Akuntansi (D3)
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	01 Sep 2016 02:15
Last Modified:	01 Sep 2016 02:15
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/4665

Actions (login required)

View Item