Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah disharmonisasi hubungan
eksekutif dan legislatif, minimnya latar belakang pendidikan, indikator kinerja,
komitmen dan penyususn APBD mempengaruhi keterlambatan penyusunan APBD
serta keterlambatan penyusunan APBD apakah akan berpengaruh terhadap kinerja
penyusun APBD. Penelitian ini menjadikan penelitian sebelumnya sebagai literatur
dan referensi. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian
sebelumnya antara lain adanya perbedaan objek penelitian, responden, tempat
pengambilan sampel, penambahan variabel penelitian, teknik analisis.
Sumber data penelitian ini meliputi data primer. Populasi penelitian ini adalah
Badan Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di
Kabupaten Grobogan dengan metode pengambilan sampelnya berupa convinience
sampling (pemilihan sampel berdasar kemudahan) atau memilih sampel dari elemen
populasi (orang atau kejadian). Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini
adalah program Partial Least Square (PLS).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa disharmonisasi hubungan eksekutif
dan legislatif, minimnya latar belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen dan
penyususn APBD berpengaruh positif signifikan terhadap keterlambatan penyusunan
APBD selanjutnya keterlambatan penyusunan APBD berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap kinerja penyusun APBD.

Kata kunci : disharmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif, minimnya latar
belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen dan penyususn APBD,
keterlambatan penyusunan APBD, kinerja penyusun APBD