Jumlah KUPVA BB tidak berizin meningkat yang tersebar di 95 Kota/Kabupaten di
seluruh Indonesia dan dalam rangka mewujudkan industri KUPVA BB yang lebih sehat dan
tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, narkotika, dan korupsi, Bank
Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/20/PBI/2016 tentang
KUPVA BB.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kendala yang dihadapi bagi pihak yang ingin
mengajukan izin sebagai Penyelenggara KUPVA BB dan permasalahan pemenuhan
ketentuan dari Penyelenggara KUPVA BB yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia.
Adapun kendala tersebut berdampak terhadap penutupan usaha dan beberapa tetap beroperasi
karena adanya kebutuhan dari masyarakat sekitar.

Disatu sisi Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi wisata yang cukup menarik untuk
mendatangkan wisatawan asing dengan harapan wisatawan tersebut akan bertransaksi di
daerah-daerah wisata, sehingga dibutuhkan adanya dukungan tempat penukaran valuta asing.
Selain itu, Provinsi Jawa Tengah merupakan kantong-kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
antara lain daerah Cilacap, Kendal, Brebes, Banyumas, Pati, dan Grobogan. TKI tersebut
membawa dan menyimpan valuta asing yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan
yang bersangkutan, sehingga dibutuhkan adanya tempat penukaran valuta asing bagi TKI
tersebut untuk mengkonversi mata uang asing ke mata uang Rupiah. Adanya kebutuhan dari
masyarakat serta wisatawan asing yang berkunjung ke Jawa Tengah tidak didukung dengan
ketersediaan KUPVA BB yang berizin di daerah tersebut, sehingga masih ditemukan adanya
transaksi di daerah wisata yang menggunakan valuta asing dan kegiatan penukaran valuta
asing yang beroperasi tanpa izin dari Bank Indonesia.

Kata Kunci : Strategi, Sistem Pengawasan, Analisa SWOT