Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi korelasi antara etos kerja,
keterlibatan kerja, perilaku ekstra peran, dan kinerja pelayanan publik personel
kepolisian di Resort Grobogan. Populasi yang diteliti adalah seluruh personel
kepolisian di Polres Grobogan, dengan total 89 personel. Metode pengambilan
sampel yang digunakan adalah sensus, di mana seluruh populasi menjadi sampel
penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner secara personal, yang
terdiri dari pernyataan dengan interval 1-5, dari Sangat Tidak Setuju (STS) hingga
Sangat Setuju (SS). Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least
Square (PLS).
Hasil analisis menunjukkan beberapa temuan signifikan. Pertama, ditemukan
bahwa etos kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku ekstra peran,
menunjukkan bahwa semakin baik etos kerja, semakin baik perilaku ekstra peran
yang ditunjukkan oleh personel. Kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara
etos kerja dan kinerja pelayanan publik, menandakan bahwa etos kerja yang kuat
berkorelasi dengan kinerja pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya, keterlibatan kerja
juga ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku ekstra peran
dan kinerja pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat
keterlibatan kerja, semakin baik perilaku ekstra peran dan kinerja pelayanan yang
ditunjukkan oleh personel. Selain itu, perilaku ekstra peran juga terbukti memiliki
pengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan, menandakan bahwa semakin baik
perilaku ekstra peran, semakin baik pula kinerja pelayanan yang dapat dihasilkan
oleh personel.
Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya etos
kerja dan keterlibatan kerja dalam meningkatkan perilaku ekstra peran dan kinerja
pelayanan publik. Implikasinya, manajemen dapat mengembangkan strategi untuk
memperkuat etos kerja dan keterlibatan kerja guna meningkatkan kinerja pelayanan
publik personel kepolisian di Resort Grobogan.

Kata kunci : etos kerja; keterlibatan kerja; perilaku ekstra peran; kinerja pelayanan
publik