Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh Pemda dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Pemerintah dapat mengalokasikan dana pada APBD dan dalam hal penambahan aset dan pemeliharaan aset yang masa pemanfaatannya jangka panjang maka pengalokasian dananya ke dalam bentuk belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dalam pelaksanaan otonomi daerah, Survey pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Pelealu (2013).
Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan realisasi APBD yang bersumber dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.depkeu.go.id). Populasi penelitian meliputi seluruh Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, penggunaan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Sampel penelitian ini adalah 6 Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jangka tahun penelitian adalah dari 2010-2014 sehingga total sampel 30. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan data panel yang dibantu dengan Software Software SPSS 16.0 untuk menganalisis data penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saran Penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah mengalokasikan anggaran penerimaan daerah pada sektor yang sesuai agar sasaran utama pengelolaan anggaran dapat tercapai.
Kata Kunci : Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah,