Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan meliputi: Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Derah, Jumlah SKPD, Status Daerah, dan Tingkat Ketergantungan Daerah. Penelitian ini berfokus pada pengungkapan wajib dalam neraca LKPD yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dalam penelitian ini terdapat 105 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dipilih sebagai sampel. Metode sampel dalam penelitian ini adalah judgment-sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS release 19.0.
Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah mayoritas sudah menerapkan pengungkapan wajib berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil rerata pengungkapan wajib sebesar 55,4%. Hasil analisis regresi ini menunjukkan bahwa Ukuran (size) Pemerintah Daerah; Rasio Kemandirian; Status Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan wajib LKPD. Sementara Jumlah SKPD berpengaruh negatif signifiikan dan Tingkat Ketergantungan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Kata kunci: pengungkapan wajib, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karakteristik pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah daerah, tingkat pengungkapan