ABSTRAKSI

Pengungkapan wajib merupakan informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesehatan keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan oleh stakeholder sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan. Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib pada suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan yang ada pada perusahaan tersebut, sehingga pada penelitian ini akan meneliti mengenai Pengaruh Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS pada Perbankan Syariah di Indonesia.
Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai corporate governance yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan akhir tahun Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2014. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 6 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel. Metode analisis data dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis uji regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan SPSS 16.
Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh, maka hasilnya variabel Ukuran Dewan Komisaris diperoleh nilai thitung = -1,833 dan Sig. = 0,097>0,05. Rapat Dewan Komisaris diperoleh nilaithitung = -3,787 dan Sig. = 0,004<0,05 kemudian Proporsi Dewan Komisaris Independen diperoleh nilai thitung= 3,111 dan Sig. = 0,011<0,05. Ukuran Komite Audit diperoleh nilai thitung= 4,092 dan Sig.= 0,002<0,05 kemudian Rapat Komite Audit diperoleh nilai thitung= -0.563 dan Sig.= 0,586>0,05. Rapat Dewan Pengawas Syariah diperoleh nilai thitung= -2,714 dan Sig.= 0,022<0,05, sedangkan variabel kontrol Ukuran Perusahaan diperoleh nilai thitung= 2,564 dan Sig. = 0,028<0,05. Maka dari hasil tersebutdapat disimpulkan bahwa variabel independen Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, dan variabel kontrol Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan, kemudian variabel Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif signifikan, sedangkan variabel Ukuran Dewan Komisaris dan Rapat Komite Audit tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS.

Kata Kunci : mekanisme corporate governance, tingkat kepatuhan, pengungkapan wajib konvergensi IFRS, perbankan syariah