Studi ini dilaksanakan dengan maksud untuk menguji pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian fiskal, status administratif, pengalaman kepala daerah, serta kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap kualitas penyajian informasi keuangan pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah. Kualitas laporan keuangan diproksikan melalui opini audit yang diterbitkan oleh badan audit independent yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan metode analisis yang digunakan berupa regresi logistik biner. Sampel penelitian meliputi 35 pemerintah kabupaten dan kota selama periode 2015–2023, sehingga menghasilkan total 308 unit observasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja modal dan kapabilitas APIP memberikan pengaruh positif signifikan pada kualitas pelaporan keuangan, sedangkan variabel ukuran pemerintah, kemandirian fiskal, status administratif, dan pengalaman kepala daerah tidak memberikan pengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal dan penguatan fungsi pengawasan internal dalam mendorong akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian akuntansi sektor publik, sementara secara praktis memberikan masukan bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, Kemandirian Fiskal, Kapabilitas APIP