Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan
Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Tingkat Korupsi
Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Korupsi merupakan permasalahan
signifikan yang menghambat kemajuan di sektor pemerintahan, terutama pada level
pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data
sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta laporan
kasus korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2018-2022.
Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk
mengetahui hubungan antara variabel independen (Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kapabilitas APIP)
dengan variabel dependen (Tingkat Korupsi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ,
dan Kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi.
Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah dalam
memperkuat kapabilitas, pengawasan internal dan efektivitas tindak lanjut hasil
pemeriksaan sebagai upaya pencegahan korupsi. Diharapkan hasil penelitian ini
dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan terkait pencegahan korupsi di
pemerintahan daerah.


vi

Kata kunci: Tingkat Korupsi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
Kapabilitas APIP, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Pemerintah Daerah