Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadikan semakin majunya pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Otonomi daerah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki agar dapat membangun infrastruktur yang memadai, Pemerintah daerah harus dapat membelanjakan dananya sehingga dapat dijadikan modal bagi tahap pembangunan selanjutnya. Belanja modal yang tinggi dapat menjadi indikator bahwa daerah tersebut sedang memperbaiki infrastrukturnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis explanatory research. Pengambilan sampel mempergunakan dengan metode sensus yaitu sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014-2017. Data yang berupa data sekunder diperoleh dari kantor perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda, uji F, uji koefisien determinasi, dan uji t.
Hasil penelitian ini adalah PAD, DAK, DAU, dan DBH terhadap berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Kata-kata kunci: PAD, DAK, DAU, DBH, Belanja Modal