Permasalahan klasik saat Pilkada adalah penggunaan APBD untuk kepentingan pribadi kepala daerah. Dugaan potensi pemanfaatan APBD akan meningkat ketika kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya, mencalonkan kembali pada Pilkada yang akan datang. incumbent harus berkompetisi lagi untuk mempertahankan kekuasaanya pada periode selanjutnya. Kemampuan Keuangan Daerah mempengaruhi discretionary fund dalam APBD Pada saat Pilkada serentak tahun 2018 dengan faktor politik sebagai moderating variable
Jenis penelitian ini penelitian deskriptif, dengan Populasi seluruh daerah di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Sumber data dari APBD 2018 dan daftar status kepala daerah. Jenis data yang dianalisisdata sekunder. Metode Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Variabel dependen Proporsi alokasiDiscretionary Fund dengan variabel independenRasio Ruang Fiskal, Pendapatan Pemerintah Daerah dan Tingkat Pembiayaan SiLPA dan Faktor Politik sebagai Variabel Moderating. Teknik analisis data yang digunakan Analisis regresi linier berganda serta uji residual untuk menguji pengaruh moderating.
Hasil penelitian berdasarkan uji f menunjukkan Rasio Ruang Fiskal, Pendapatan Pemerintah Daerah, dan Tingkat Pembiayaan SiLPA secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Proporsi Alokasi discretionary fund. Berdasarkan uji t Rasio Ruang Fiskal dan Pendapatan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap proporsi Alokasi discretionary fund, sedangkan Tingkat Pembiayaan SiLPA tidak berpengaruh secara parsial terhadap Alokasi discretionary fund. Faktor Politik tidak dapat memoderasi hubungan antara Rasio Ruang Fiskal, Pendapatan Pemerintah Daerah, dan Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Proporsi Alokasi discretionary fund.

Kata Kunci : Kemampuan Keuangan Daerah, Rasio Ruang Fiskal, Pendapatan Pemerintah Daerah, Tingkat Pembiayaan SiLPA, Proporsi Alokasi discretionary fund