Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada tingkat kemandirian keuangan daerah, yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan. Penelitian kemandirian keuangan daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih rendahnya kemandirian keuangan daerah di indonesia khususnya pemerintah kabupaten/kota. Pada tahun 2012-2014 peningkatan persentase PAD pemerintah kabupaten/kota di indonesia masih dibawah 15%, sedangkan untuk dana perimbangan persentasenya mengalami penurunan namun jumlahnya masih tinggi diatas 70%. Hal mencerminkan kemandirian keuangan daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota masih rendah sehingga ketergantungan pada dana transfer masih tinggi dan belum maksimalnya dalam menggali potensi pendapatan asli daerah. Populasi pada penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Jawa Tengah berjumlah 35 daerah, berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun periode 2014-2016 dengan teknik total sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan program SPSS 21. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, lain-lain pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan, dana bagi hasil pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci : Kemandirian keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah, pendapatan asli daerah, dana bantuan pemerintah pusat.