Kinerja pemerintah daerah adalah hasil kerja sesuai kualitas dan kuantitas pemerintahan unit kerja dari pemerintahan pusat, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap capaian yang akan atau yang belum dicapai. Isu mengenai laporan kinerja pemerintahan daerah kabupaten maupun kota yang masih bernilai “B” menimbulkan berbagai pendapat mengenai kinerja pemerintah daerah yang menyebabkan penilaian itu hanya sebatas “B” yang memungkinkan kabupaten ataupun kota bisa mendapat nilai lebih dari itu, penilaian tersebut berdasarkan LAKIP, LAKIP sendiri dibuat oleh pemerintahan masing-masing kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Pusat, disini pemerintah pusat adalah Kementrian Pendahayagunaan dan Aparatur Negara. Penilitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengruh-pengaruh dari kinerja pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kota Semarang dengan sampel 40 orang PNS dengan menyebar kuesioner dan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil pengolahan data menyimpulkan bahwa : (1) Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Semarang (2) Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Semarang (3) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Semarang dan (4) Akuntabilitas berpengaruh negative terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Semarang. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk menambah variabel misalnya: lingkungan kerja, karakteristik daerah dll dan memperluas jumlah sampel.