library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

ANALISIS YURIDIS ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015

Detail Tugas Akhir

ANALISIS YURIDIS ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015

Rahmatika, Wisda Rauyani Efa (2017) ANALISIS YURIDIS ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
COVER_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
[thumbnail of PERNYATAAN PERSETUJUAN pUBLIKASI KARYA ILMIAH.jpg]
Image
PERNYATAAN PERSETUJUAN pUBLIKASI KARYA ILMIAH.jpg
Restricted to Registered users only
PDF
Text
ABSTRAK_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
DAFTAR ISI_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
BAB III_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
BAB II_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
BAB I_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
BAB II_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
BAB III_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
BAB IV_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)

Abstract

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 29 yang menjelaskan bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai yang ingin melakukan pernikahan yang mana atas persetujuan kedua belah pihak harus membuat perjanjian perkawinan secara tertulis terlebih dahulu. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Asing yang melakukan perkawinan campuran, mengajukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 29 UU Perkawinan. Warga Negara Indonesia tersebut merasa dirugikan karena ketika hendak membeli sebuah rusun tidak bisa dilakukan sebab adanya penolakan pembelian dari pengembang dikarenakan pembeli menikah dengan warga negara Asing, yang mana dalam Pasal 35 UU Perkawinan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kemudian dalam Pasal 21 UUPA bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapan mempunyai hak milik. Oleh karena itu pemohon merasa kecewa, dirugikan dan hak-hak asasinya dirampas oleh adanya peraturan tersebut.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana implikasi putusan MK. NO 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 2) Bagaimana pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan di dalam UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca putusan MK. NO.69/PUU-XIII/2015? 3) bagaimana hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015?
Metode penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan dari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berasal dari berbagai literatur.
Hasil penelitian ini adalah : 1) Bahwa putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015 bersifat final, berkekuatan hukum tetap, dan mengikat semua para pihak baik yang berperkara, lembaga, badan hukum pemerintah serta notaris 2) bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan MK. NO.69/PUU-XIII/2015 yaitu yang mana pada awalnya pembuatan perjanjian perkawinan menurut UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilakukan namun dengan adanya putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015 pembuatan perjanjian perkawinan dapan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau sesudah dilangsungkan 3) dalam pembuatan perjanjian perkawinan hambatan yang terjadi yaitu jika para pihak yang ingin membuat perjanjian perkawinan berbohong atau data-data yang digunakan para penghadap tidak sesuai adanya oleh karena itu sebagai solusinya seorang Notaris harus lebih teliti dan berhati-hati terkait dengan para pihak yang ingin membuat perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Notaris

Informasi Item

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints