Haqiqi, Andi Irawan (2017) KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
Preview |
Text
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf |
Preview |
Text
File 1_COVER.pdf |
Preview |
Text
File 2_ABSTRAK.pdf |
Preview |
Text
File 3_DAFTAR ISI.pdf |
Preview |
Text
File 4_BAB I.pdf |
![[thumbnail of File 5_BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "File 5_BAB II.pdf") |
Text
File 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
File 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
File 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only |
Preview |
Text
File 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf |
Abstract
Negara Indonesia yang termasuk dalam kategori negara berkembang, juga
sedang membangun dan berusaha untuk memperbaharui hukumnya secara
menyeluruh baik hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana.
Tuntutan pembaharuan ini menjadi semakin kuat pada era reformasi, dimana
rakyat seperti mendapat “angin kebebasan” untuk dapat menyalurkan aspirasinya
serta menuntut diwujudkannya hukum dalam aturan perundang-undangan yang
dapat menampung rasa keadilan masyarakat.Perumusan masalah dalam penelitian
ini adalah kebijakan formulasi sistem pemidanaan mengenai tindak pidana penjara
minimum khusus dalam pembaharuan hukum saat ini, kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan kebijakan formulasi sistem pemidanaan tindak pidana penjara
minimum khusus dalam pembaharuan hukum saat ini dan mengatasi kendalakendala
dalam pelaksanaan kebijakan formulasi sistem pemidanaan tindak pidana
penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum masa yang akan datang.
Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan
dengan menganalisa bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut
juga penelitian hukum kepustakaan.
Hasil dari penelitian ini adalah Kebijakan formulasi pidana penjara minimum
khusus dalam perundang-undangan di indonesia saat ini tersebar dalam berbagai
peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Perumusan ancaman pidana
penjara minimal khusus ini mempunya pola ukuran atau bobot pemidanaan yang
tidak seragam antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Berkaitan
dengan aturan dan pedoman pemidanaan pidana penjara minimum khusus tidak
diatur oleh KUHP, oleh karena itu seharusnya masing undang-undang
merumuskan aturan dan pedoman pemidanaan pidana penjara minimum khusus.
Dalam hal ini hanya tidak keseluruhan yang memuat aturan mengenai pidana
minimum khusus, selain itu tidak terdapat pedoman pemidanaan yang terkait
dengan eksistensi pidana penjara minimum khusus. Kebijakan formulasi sistem
pemidanaan tentang pidana penjara minimum khusus di masa yang akan datang
dapat dirujukkan pada Konsep KUHP telah memuat aturan dan pedoman
mengenai ancaman pidana penjara minimum khusus. Terkait dengan hal ini
perumusan Konsep merumuskan secara eksplisit eksistensi pidana penjara
minimum khusus pada Pasal 69 ayat (2). Selanjutnya, dalam kajian perbandingan
dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat aturan dan pedoman pidana penjara
minimim khusus, seperti pengaturan pada KUHP Bulgaria yang memungkinkan
adanya penjatuhan pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus tersebut,
atau menentukan pidana pengganti bagi tindak pidana yang tidak diancamkan
pidana minimum khusus, baik untuk pidana penjara maupun denda.
Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Tindak Pidana
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 19 Jan 2018 04:47 |
| Last Modified: | 19 Jan 2018 04:47 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9567 |
Actions (login required)
 |
View Item |
