Waduk Kedungombo merupakan aset barang milik negara. Pengelolaan kawasan waduk mengalami beberapa masalah yang berkaitan dengan aspek hukum. Permasalahan tersebut diantaranya jumlah karamba jaring apung yang tidak terkendali, alih fungsi lahan, serta penyerobotan lahan tanpa izin. Perumusan masalah pada penelitian ini, 1) bagaimanakah sistem pencegahan pemanfaatan aset barang milik negara, 2) bagaimanakah penegakan hukum ditinjau dari Pasal 167 Ayat (1) KUHP, serta 3) apa kendala dan solusi perbaikan sistem pencegahan pemanfaatan aset barang milik negara oleh pihak yang tidak berkepentingan di Waduk Kedungombo Jawa Tengah. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis 1) sistem pencegahan pemanfaatan aset barang milik negara; 2)penegakan hukum ditinjau dari Pasal 167 Ayat (1) KUHP serta 3)kendala dan solusi perbaikan sistem pencegahan pemanfaatan aset barang milik negara oleh pihak yang tidak berkepentingan di Waduk Kedungombo.
Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Hasil penelitian diperoleh bahwa sistem pencegahan pemanfaatan aset barang milik negara terdiri dari kompunen input, berupa peraturan perundangan terkait pemanfaatan waduk, BBWS Pemali Juana, stakeholder dan PEMDA. Proses, berupa upaya penyadaran terhadap peraturan, kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan beberapa aspek yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Output berupa kesalingtergantungan antara BBWS, masyarakat dan stakeholder dalam mengelola waduk agar kelestarian sumber dayanya terjaga. Pendekatan yang digunakan yaitu aktif dan pasif. Pendekatan aktif menjalankan program pencegahan terhadap kerusakan SDA dan prasarananya. Selain itu, sosialisasi tindak pidana SDA khususnya pada pasal 94, 95, 96 Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pasif berupa menghimpun laporan dari masyarakat seputar permasalahan terkait dengan perusakan sumber daya air dan sarana prasarananya.
Penegakan hukum terhadap pemanfaatan aset barang milik negara di waduk berdasarkan pasal 167 KUHP berupa teguran dan himbauan, atau maksimal berupa pembuatan Surat pernyataan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Kendala Sistem Pencegahan Pemanfaatan Aset Barang Milik Negara di Waduk berasal dari sumber daya air yang mengalami sedimentasi dan perilaku masyarakat sekitar yang mendirikan bangunan liar dan penanaman jagung di kawasan lindung Green Belt serta penggunaan karamba jaring apung yang melebihi batas. Upaya menghadapi kendala berupa penerapan pertanian ramah lingkungan (terasering), memaksimalkan pemanfaatan pupuk organik, dan pestisida organik. Pembatasan pembangunan Industri. Selain itu budidaya perikanan dibatasi. Upaya menghadapi kendala perilaku masyarakat sekitar dengan dua cara. Yaitu penyadaran hukum dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan non-penal oleh beberapa pihak berwenang dan strategi defensif, berupa penguatan dan pengembangan kapasitas warga sekitar.
Kata Kunci: Penegakan hukum, pemanfaatan barang milik negara, pasal 167 KUHP.