Peningkatan tindak pidana narkotika seiring dengan Pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Modus tindak pidana narkotika meliputi peredaran gelap narkotika, transaksi ilegal narkotika dan penyalahgunaannya. Dampak konsumsi narkoba merasuki 78% korban tewas berusia antara 19-21 tahun. Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bahaya narkotika melalui bimbingan klien pemasyarakatan yang bertujuan, memulihkan klien menjadi manusia seutuhnya dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Tesis ini, mengangkat permasalahan bagaimana sistem pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika, pelaksanaan bimbingan pasca rehabilitasi terhadap klien pemasyarakatan, kendala dan solusi perbaikan pelaksanaan bimbingan pasca rehabilitasi terhadap klien pemasyarakatan di balai pemasyarakatan kelas I Semarang Jawa Tengah. Sedangkan, tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika, pelaksanaan bimbingan pasca rehabilitasi terhadap klien pemasyarakatan, kendala dan solusi perbaikan pelaksanaan bimbingan pasca rehabilitasi terhadap klien pemasyarakatan di Bapas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui metode pengambilan data purposive sampling dengan cara mewawancarai responden bebas terpimpin yang kompeten menjawab pertanyaan peneliti pada topik sistem pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika di Bapas. Hasil yang diperoleh pada tesis ini, sistem pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika berisi empat tahap intervensi terapi bagi klien pemasyarakatan yaitu pendaftaran awal, rehabilitasi, pasca rehabilitasi dan terminasi. Keluaran sistem ialah klien pemasyarakatan sembuh dari ketergantungan narkotika. Pelaksanaan bimbingan pasca rehabilitasi mengutamakan tata kelola pada aspek prosedural administrasi, pemenuhan sarana, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring serta evaluasi. Kendala implementasi bimbingan pasca rehabilitasi meliputi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal klien pemasyarakatan. Solusi perbaikan sistem pencegahan, ialah penguatan data portofolio klien pada saat re assessment di Bapas. Selain itu, diperlukan politik anggaran dalam penylenggaraan yang ramah terhadap inflasi. Saran yang direkomendasikan adalah menguatkan jejaring-jejaring pihak ketiga guna menopang anggaran penyelenggaraan bimbingan pasca rehabilitasi yang tidak menyalahi aturan hukum.

Kata Kunci: Bimbingan pasca rehabilitasi, tindak pidana narkotika, klien pemasyarakatan