Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik, bagaimana kelemahan-kelemahan yang dihadapi, dan solusi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik.
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, penelitian yang nantinya dilaksanakan untuk memperoleh data yaitu melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta tulisan para praktisi, dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) , bagaimana kelemahan dan solusinya.
Keberadaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah mempunyai peranan yang sangat penting karena dibutuhkan dalam setiap kegiatan perumusan kebijakan publik mulai dari perencanaan, perancangan, maupun pasca perumusan kebijakan publik. Akan tetapi dalam setiap kegiatan pelayanan publik selalu terdapat kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Kelemahan yang dihadapi adalah dari sumber daya manusia, regulasi, sarana dan prasarana, dan anggaran. Untuk itu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk mencari solusi terhadap kelemahan-kelemahan yang dihadapi.

Kata Kunci : Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dan Penetapan Kebijakan Publik