library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DESA KLEPU, KECAMATAN PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG)

Detail Tugas Akhir

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DESA KLEPU, KECAMATAN PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG)

Muhammad Rifqi, Muhammad Rifqi (2017) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DESA KLEPU, KECAMATAN PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
ABSTRAK.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (186kB)
PDF
Text
cover pdf.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (858kB)
PDF
Text
DAFTAR ISI.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (92kB)
PDF
Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (279kB)
PDF
Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (361kB)
PDF
Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (463kB)
PDF
Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (200kB)
PDF
Text
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (205kB)

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud dari demokrasi di tingkat pemerintahan Desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini peran BPD yang menciptakan peraturan desa bersama kepala Desa dalam membangun peradaban desa yang baik secara social, ekonomi dan budaya. Adamya aturan hokum mengenai pemerintah desa yang belum membuahkan hasil atas apayang semestinya di harapkan dari Peraturan Hukum dan Undang-undang. Sistem pemerintah desa yang telah diatur dalam perturan perundang-undangan sering kaliterabaikan oleh perangkat-perangkat desa yang terkait di dalamnya, khususnya Badan Permusyawaratan”Desa.
“Maka penyusun mengkaji data dan fakta yang terjadi terhadap proses BPD dalam pembentukan PerDes dan kendala-kendala BPD dalam membentuk peraturan Desa. Penelitian ini menggunkan Metode penelitian hokum Normatif yang didalamnya di kombinasikan dengan pengamatan dan studi kasus. Penelitian ini di lakuakan bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Klepu dalam menjalankan fungsi legislasi desa dan peranya dalam pembentukan peraturan desa yang dapat menjadi acuan terlaksanya penyelenggaraan pemerintah desa yang sesuai Peraturan Perundang-undangan khusunya peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2006 Tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan”Desa,.
“Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpuan bahwa peran BPD di desa Klepu belum maksimal dalam implementasi fungsinya sebagai legislasi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2006 dalam Proses pembentukan peraturan Desa seperti intensitas rapat, kurangnya pembinaan dan bantuan oprasional”yang memadai.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratn Desa, Peraturan Desa,Desa

Informasi Item

Item Type Thesis (Undergraduate)
Subjects K Law > K Law (General)
Divisions Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Date Deposited 17 Jan 2018 01:32
Last Modified 17 Jan 2018 01:32
URI https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9423

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints