Letak wilayah Indonesia yang sangat strategis dalam kehidupan lalu lintas Internasional, serta negara yang subur, kaya akan sumber daya alam, serta memiliki potensi keindahan alam, kebudayaan yang beragam , dan tempat bersejarah menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, namun demikian dengan banyaknya wisatwan asing yang datang ke Indonesia, tidak sedikit Orang Asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Orang Asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap WNA yang menyalahgunakan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang serta faktor apa saja yang mempengaruhinya, bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan izin tinggal, serta bagaimana pengaruh kebijakan bebas visa terhadap keimigrasian.
Penulisan ini menggunakan metode pendektan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi riil dan fungsional dalam kehidupan nyata yang menekankan penelitian yang bertujuan langsung pada obyek penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh hasil bahwa penegakan hukum terhadap WNA yang menyalahgunakan izin tinggal di kota Semarang dilakukan dengan cara tindakan administratif dan secara pidana. Tetapi, sanksi yang diterapkan hanya berupa sanksi administratif dikarenakan sulitnya menerapkan sanksi pidana. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal yaitu keterbatasan jumlah personil yang tidak sebanding dg wilayah kerja, partisipasi masyarkat yang masih kurang terhadap keberadaan Orang Asing disekitar mereka. Upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dilakukan dengan melakukan pengawasan administratif dan lapangan. Kebijakan bebas visa sangat berpengaruh terhadap pengawasan keimigrasian, dikarenakan sulit untuk mengetahui keberadaan Orang Asing sert terbatasnta jumlah anggota yang mengawasi. Oleh karena itu Kantor Imigrasi Kelas I Semarang perlu menambah sumber daya manusia (SDM) dengan membentuk dan melatih Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penindakan orang asing. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang perlu bekoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan warga negara asing (WNA) dan tindakan operasi intelijen, serta mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali terhadap kebijakan bebas visa yang diberikan kepada 169 negara.
Kata kunci : Penegakan hukum keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.