KHAMBALI, MUHAMMAD (2017) REKONSTRUKSI PERATURAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM KUHAP BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
Preview |
Text
COVER_1.pdf |
Preview |
Text
ABSTRAK_1.pdf |
Preview |
Text
DAFTAR ISI_1.pdf |
Preview |
Text
BAB I_1.pdf |
![]() |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf |
Abstract
Fokus penelitian disertasi ini adalah tentang penahanan terhadap
tersangka atau terdakwa. Ada tiga masalah yang diajukan dalam penelitian
disertasi ini, yaitu tentang: (1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan penahanan
terhadap tersangka atau terdakwa tidak mewujudkan keadilan, (2) Bagaimana
dampak penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mewujudkan
keadilan, (3) Bagaimana rekonstruksi peratuan penahanan terhadap tersangka atau
terdakwa dalam KUHAP yang berbasis nilai keadilan.
Untuk menganalisis tiga masalah tersebut, paradigma yang digunakan
adalah paradigma constructivism, metode socio-legal research. Beberapa teori
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: teori hukum progresif, teori tentang
penegakan hukum, dan teori keadilan bermartabat.
Temuan penelitian ini yakni peraturan penahanan terhadap tersangka atau
tersangka, baik tentang penahanan, pengalihan jenis penahanan, penangguhan
penahanan belum mewujudkan keadilan. Simpulan dalam penelitian disertasi ini
adalah: (1)Faktor-faktor yang menyebabkan penahanan terhadap tersangka atau
terdakwa tidak mewujudkan keadilan adalah: peraturan penahanan terhadap
tersangka atau terdakwa samar; masih menggunakan mekanisme penahanan
secara maksimal selama 400 hari; subyektivitas pejabat yang berwenang dalam
masalah penahanan sangat dominan terutama syarat perlu atau tidaknya
penahanan; jaminan uang memberikan kesempatan terjadinya komodifikasi; ada
kekosongan peraturan mengenai pengawasan yudisial (judicial scrutiny); rumah
tahanan telah over crwoded; praktek penegakan hukum masih secara legalistic
positivism. (2)Dampak penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak
mewujudkan keadilan dapat terjadi bagi tersangka atau terdakwa sendiri, bagi
keluarga tersangka atau terdakwa, bagi masyarakat, dan bagi negara. (3)Dari
temuan penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan perlu rekonstruksi
terhadap peraturan penahanan yang tidak mewujudkan keadilan; peraturan
lamanya masa penahanan; dan perlu diadakan lembaga independen (hakim
komisaris).
Kata kunci: penahanan, tersangka, terdakwa, rekonstruksi, keadilan bermartabat.
Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
---|---|
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 13 Dec 2017 02:31 |
Last Modified: | 13 Dec 2017 02:31 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8693 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |