M u h l a s, M u h l a s (2017) REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DAN ANAK HASIL POLIGAMI SIRRI DI LOMBOK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

[thumbnail of COVER_1.pdf]
Preview
Text
COVER_1.pdf

| Preview Download (124kB)
[thumbnail of ABSTRAK_1.pdf]
Preview
Text
ABSTRAK_1.pdf

| Preview Download (96kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI_1.pdf]
Preview
Text
DAFTAR ISI_1.pdf

| Preview Download (117kB)
[thumbnail of BAB I_1.pdf]
Preview
Text
BAB I_1.pdf

| Preview Download (421kB)
[thumbnail of BAB II_1.pdf] Text
BAB II_1.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (294kB)
[thumbnail of BAB III_1.pdf] Text
BAB III_1.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (358kB)
[thumbnail of BAB IV_1.pdf] Text
BAB IV_1.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (256kB)
[thumbnail of BAB V_1.pdf] Text
BAB V_1.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (285kB)
[thumbnail of BAB VI_1.pdf] Text
BAB VI_1.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (139kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA_1.pdf]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf

| Preview Download (73kB)

Abstract

Ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 5
KHI,menentukan perkawinan harus di catatkan agar tertib dan memperoleh
perlindungan hukum; tetapi tidak semua warga negara taat pada aturan tersebut
seperti di pulau Lombok masih banyak perkawinan baik monogami maupun
poligami yang tidak tercatat. Hal ini disebabkan karena di masyarakat pulau
Lombok lebih mengutamakan syah menurut agama meskipun dampak dari itu
perlindungan hukum menjadi lemah akses publik sulit dijangkau. Alasan itu yang
menjadi penulis tertarik mengkaji untuk lebih dalam, sehingga permasalah dalam
disertasi ini ; antara lain : 1. Mengapa perlindungan hukum terhadap istri dan anak
hasil poligami sirri di Lombok belum efektif? 2.Bagaimana kelemahan
perlindungan hukum terhadap istri dan anak hasil poligami sirri di Lombok saat
ini? 3.Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum terhadap istri dan anak hasil
poligami sirri di Lombok yang berbasis nilai keadilan?
Penelitian ini tentang socio legal risecht, dengan menggunakan paradigma
konstruktifisme. Kemudian dianalisa menggunakan pendekatan kasus ( case
approach), pendekatan undang-undang ( statute approach), dan pendekatan
konseptual ( conceptual approach) maupun pendekatan dengan hukum negara
lain.
Hasil penelitian ini antara lain : 1. Di pulau Lombok masih banyak yang
melakukan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU N o.
1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 5 KHI. 2. Doktrin fikih menjadi
sumber utama dalam pemahaman tentang perkawinan sehingga pernikahan, cerai
maupun poligami masih banyak dilakukan secara sirri/ tidak mengikuti prosedur
resmi. 3. Dampak dari situasi tersebut perlindungan hukum kepada Istri dan anak
hasil poligami sirri menjadi lemah, bahkan kesulitan mengakses pelayanan publik
karena tidak tercatat dalam data base apapun. 4. Masyarakat baru menyadari akan
pentingnya pencatatan perkawinan dan cerai secara resmi di Pengadilan pada saat
terbentur masalah hukum yang memerlukan data dukung tentang perkawinan dan
status anak.
Kesimpulan : 1. Perlindungan hukum kepada istri poligami sirri sangat lemah,
kecuali terhadap anak nya dapat dibuatkan akta kelahiran dengan menyebut nama
bapak. 2. Kelemahan dari sisi undang-undang masyarakat banyak tidak taat, dari
sisi kelembagaan pengadilan sudah banyak membantu dengan mengadakan itsbat
nikah tetapi tetap masih banyak yang melakukan nikah sirri dan dari sisi budaya
hukum mereka menilai nikah baik monogami atau poligami sirri bukan aib , jadi
sulit dirubah pandangan seperti itu. 3. Rekonstruksi ;Karena masalah perkawinan
dalam Islam adalah sakral dan harus sesuai dengan ketentuan syar’i, maka hanya
kepada istri poligami yang berstatus perawan atau janda yang memiliki akta cerai
dari pengadilan atau janda mati yang telah lewat masa iddah yang dapat
mengajukan itsbat contentius di Pengadilan agama sebagai bentuk perlindungan
hukum yang dapat diterapkan dengan tetap diberlakukan asas pembuktian
layaknya pemeriksaan dalam persidangan.
Kata kunci : Perlindungan hukum , poligami sirri.

Dosen Pembimbing: UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 04 Dec 2017 02:57
Last Modified: 04 Dec 2017 02:57
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8690

Actions (login required)

View Item View Item