KHAMIM, MOHAMAD (2017) REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
Preview |
Text
COVER_1.pdf |
Preview |
Text
ABSTRAK_1.pdf |
Preview |
Text
DAFTAR ISI_1.pdf |
Preview |
Text
BAB I_1.pdf |
![[thumbnail of BAB II_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "BAB II_1.pdf") |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf |
Abstract
Kewenangan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang
baik berbasis nilai kesejahteraan mengisyaratkan bahwa eksekutif dan legislatif
sebagai badan penyelenggara negara dan pengemban amanah untuk mengelola urusan
publik harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum dan menjaga
kemaslahatan masyarakat banyak di atas kepentingan perorangan dan golongan.
Semangat dari UU No 23 Tahun 2014 ini adalah memaksimalkan peranan
pemerintah daerah agar mampu melaksanakan kewenangannya yang berorientasi
pelayanan dasar bukan kekuasaan semata. Dengan kondisi tersebut, mau tidak mau,
peran serta masyakarat dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yang berbasis pelayanan publik. Kewenangan eksekutif dan legislatif
dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah belum berjalan dengan baik karena terjadinya praktek
hubungan kemitraan yang kebablasan, khususnya dalam hal penyusunan APBD yang
terkesan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok.
Legislatif sebagai lembaga pengemban tugas fungsi pengawasan berperan
dalam mewujudkan good governance yang bercirikan pemerintahan yang transparansi,
akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, responsif, Namun dengan peran fungsi yang
cukup luas dapat menimbulkan konflik antara eksekutif dan legislatif (pemerintah
daerah), khususnya kepala daerah
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk kewenangan eksekutif
dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam perspektif UndangUndang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menemukan
kelemahan-kelemahan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance)saat ini, dan untuk menganalisis
rekonstruksi kewenangan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan
yang baik (good governance)dengan berbasis nilai kesejahteraan.
Hasil penelitian dilakukan dengan cara melakukan rekonstruksi kewenangan
eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan yang baik berbasis nilai kesejahteraan
dengan melakukan efisiensi dan efektifitas kewenangan eksekutif dan legislatif yang
mampu meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Adapun
rekonstruksi hukumnya dengan melakukan perubahan Pasal 63 ayat (1), Pasal 65 ayat
(1) huruf (f), Pasal 66 ayat (3) dan penambahan ayat (4), Pasal 88 UU No. 23 Tahun
2014. Untuk menghindari kepala daerah yang cenderung abaikan publik, mengurusi
kepentingannya sendiri bila dibandingkan dengan kepentingan publik/rakyat,
pemilihan kepala daerah oleh rakyat itu yang paling benar dan DPRD yang bertugas
mengawasi jalannya pemerintahan karena DPRD juga dipilih rakyat. Sehingga Pasal
101 ayat (1) huruf d dan penambahan d1, dan Pasal 154 ayat (1) huruf d dan
penambahan huruf d1 UU No. 23 Tahun 2014.
Kata Kunci : Rekonstruksi, Kewenangan Eksekutif dan Legislatif, Pemerintahan
yang Baik, Nilai Kesejahteraan.
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 04 Dec 2017 02:39 |
| Last Modified: | 04 Dec 2017 02:39 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8676 |
Actions (login required)
 |
View Item |
