library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN MALPRAKTEK DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Detail Tugas Akhir

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN MALPRAKTEK DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Sholikhah, Entin (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN MALPRAKTEK DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA OTENTIK. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
COVER_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
ABSTRAK_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
DAFTAR ISI_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
BAB I_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
BAB II_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
BAB III_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
BAB IV_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)

Abstract

Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam membuat akta Otentik. Atas dasar tersebut maka diperlukan suatu perlindungan Hukum bagi Notaris apabila dalam melaksakan tugas jabatannya diduga melakukan malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN-P), tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai kedudukan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan bentuk perlindungan Hukum yang diberikan MKN kepada Notaris. Sehingga menimbulkan permasalahan hukum yaitu bagaimana perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris yang diduga melakukan malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik dan bagaimana Prosedur hukum bagi perlindungan hukumnya bagi Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan pada masa Majelis Pengawas Daerah (MPD).
Perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris pada masa UUJN No 30 tahun 2004 bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan MPD berwenang untuk mengambil fotocopy Minuta akta dan atau protokol Notaris yang disimpan dalam penyimpanan Noratis, sedangkan Undang-undang No 2 tahun 2014 (UUJN-P) untuk proses peradilan penyidik, penuntut umum dan hakim harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.sedangkan untuk Prosedur Hukum bagi perlindungan Hukumnya terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh penyidik dan Majelis Kehormatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan Hukum yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) UUJN-P. Hal ini dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Noratis (MKN).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Dugaan Malpraktek, Akta Otentik.

Informasi Item

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints