JUNAIDI, JUNAIDI (2017) AKIBAT HUKUM VERIFIKASI DAN VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH DINAS PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TERHADAP AKTA PPAT DI KABUPATEN TEGAL. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Baca Disini (495kB) | Preview Download (495kB)
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Baca Disini (9kB) | Preview Download (9kB)
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Baca Disini (11kB) | Preview Download (11kB)
Preview	Text BAB I_1.pdf Baca Disini (319kB) | Preview Download (319kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (400kB) | Preview Download (400kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (279kB) | Preview Download (279kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (227kB) | Preview Download (227kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Baca Disini (180kB) | Preview Download (180kB)

Abstract

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan metode Yuridis Empiris, dimana
dalam pengumpulan data yang ada dilapangan dengan cara wawancara terhadap
pihak dan instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti kemudian dikaji
dengan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan , kaidah hukum
maupun teori ilmu hukum.
Dalam penelitian ini didapatkan hasil yang pada pokoknya : Akibat Hukum
Verifikasi dan Validasi terhadap BPHTB oleh DPPKAD terhadap Akta PPAT di
Kabupaten Tegal adalah : (1) Akibat hukum dari sistem verifikasi dan validasi
pembayaraan BPHTP yang diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun
2012 mengenyampingkan prinsip Self Assestment karena perhitungan wajib pajak
tidak diakui oleh petugas dalam menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya.
Sehingga Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2012 tidak sesuai dengan dengan
peraturan perundangan yang berada diatasnya, sehingga dapat dibatalkan demi
hukum. (2) Akta PPAT selama memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian
sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, serta dibuat oleh dan dihadapan
pejabat yang berwenang untuk itu dengan berdasarkan undang-undang sebagaimana
Pasal 1868 KUH Perdata mempunyai hukum yang mengikat sebagaimana kekuatan
hukum akta otentik, meskipun tidak dilaksanakan dalam verifikasi dan validasi
penentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan oleh Dinas Pengelolaan
Pendapatan Keuangan Dan Asset Daerah di Kabupaten Tegal.

Kata kunci : Akibat Hukum, Verifikasi dan Validasi, BPHTB

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	04 Dec 2017 02:35
Last Modified:	04 Dec 2017 02:35
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8659

Actions (login required)

View Item