SURYANINGSIH, INDAH (2017) IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 PERUBAHAN DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG JABATAN PPAT TERHADAP DAERAH/WILAYAH KERJA PPAT. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
Preview |
Text
COVER_1.pdf |
Preview |
Text
ABSTRAK_1.pdf |
Preview |
Text
DAFTAR ISI_1.pdf |
Preview |
Text
BAB I_1.pdf |
![[thumbnail of BAB II_1.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "BAB II_1.pdf") |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf |
Abstract
Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 1) Apakah faktor penyebab
terjadinya perubahan daerah/wilayah kerja PPAT dalam Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 2016 dari sedaerah/wilayah kerja Kabupaten/Kota ke Propinsi ?, 2)
Bagaimana pendapat PPAT terhadap perubahan daerah/wilayah kerja PPAT ? 3)
Bagaimana implikasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 perubahan Dari
Peraturan pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT terhadap
Daerah/Wilayah Kerja PPAT ?.
Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum empiris. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian eksplanatori. Penelitian ini tergolong penelitian normatif
dan empiris, maka data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer.
Dalam pelaksanaan pengumpulan data digunakan cara dengan studi kepustakaan
dan studi lapangan, selanjutnya dianilisis dengan teori kepastian dan teori
kemanfaatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor Penyebab Terjadinya
Perubahan Daerah/Wilayah Kerja PPAT dalam Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2016 dari Sedaerah kerja Kabupaten/Kota ke Propinsi. Perubahan daerah
kerja PPAT antara lain berdampak pada: Bagi Badan Pertanahan Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 ini, merupakan langkah spektakuler
yang menurut dugaan saya terinspirasi Daerah/Wilayah kerja Notaris atau
mungkin, bisa jadi keberhasilan lobby Ikatan Notaris dalam proses pembuatan
Peraturan Pemerintah tersebut, atau ini memang ide Pemerintah. 2) Bagi para
PPAT, perubahan wilayah kerja ini, menjadikan leluasa bergerak dan harus
melakukan perubahan perubahan. Bagi lembaga peradilan menjalin komunikasi
secara lebih komprehensif dengan kanwil BPN maupun kantor BPN
Kabupaten/Kota, dan para Notaris/PPAT, terutama terhadap sengketa pertanahan
yang sedang berlangsung di lembaga peradilan, baik yang kepadanya diletakkan
cabang maupun yang tidak, agar persengketaan tidak menjadi lebih rumit. 3)
Implikasi Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2016 Perubahan Dari Peraturan
pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT terhadap Daerah kerja
PPAT.
Saran : 1) Kepada PPAT, disarankan dalam menjalankan kewenangannya
membuat akta otentik harus selalu memperhatikan unsur-unsur atau syarat-syarat
esensial dalam proses pembuatan akta otentik, agar PPAT dapat terhindar dari
segala permasalahan hukum terkait dengan akta yang dibuatnya. 2) Kepada
pemerintah, disarankan untuk menjamin perlindungan hukum bagi jabatan PPAT,
hendaknya segera menetapkan peraturan pelaksana dalam suatu Peraturan
Pemerintah maupun dalam Peraturan Menteri, agar lebih jelas mengenai
kedudukan, peran serta fungsi dari jabatan itu sendiri. Hal ini dilakukan agar
lembaga dapat dengan cepat menanggapi dan memutuskan kasus yang terjadi.
Kata Kunci : Implikasi, Peraturan Pemerintah, Jabatan PPAT
xii
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 04 Dec 2017 02:33 |
| Last Modified: | 04 Dec 2017 02:33 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8644 |
Actions (login required)
 |
View Item |
