Dengan diterbitkannya PerPres Nomor 54 Tahun 2010 mengharuskan setiap K/L/D/I untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (E- Procurement) untuk paket-paket pengadaan mulai Tahun Anggaran 2011. Pada kenyataannya pelaksanaan E-Procurement banyak kelemahan serta hambatan, antara lain dari aspek sarana dan prasarana pendukung, aspek sumber daya manusia dan aspek infrastrukur jaringan internet. Dalam tesis ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PBJ secara elektronik yaitu mengenai pelaksanaan PBJ Pemerintah melalui elektronik ditinjau dari Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahan-perubahan turunannya, dan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses kegiatan PBJ pemerintah secara elektronik serta upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui sistem elektronik di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan penelitian karya ilmiah ini, penulis mencoba menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Empiris. Setelah diadakan penelitian, menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menyesuaikan dengan peraturan dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa hambatan antara lain belum tersedianya ruang khusus Unit Layanan Pengadaan (ULP) beserta sarana dan prasarananya, masih adanya panitia pengadaan/pokja yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kurang menguasai aplikasi serta koneksi layanan internet belum memadai kapasitasnya untuk akses internet yang ideal.

KATA KUNCI :
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (E-Procurement)