x

Minuman keras oplosan sekarang sedang marak. Oplosan sendiri adalah
campuran minuman beralkohol yang dicampur dengan bahan-bahan lain yang
tidak dianjurkan untuk dicampur atau ditambah ke dalam bahan-bahan yang
mengandung alkohol. Minuman keras lebih memiliki dampak buruk, antara lain
farmologi, gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan otak, gangguan kesehatan

jiwa, dan yang sangat meresahkan adalah gangguan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa
permasalahan, yaitu : (1) Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Jepara dalam
memberantas minuman keras oplosan, (2) Hambatan Polres Jepara dalam penegakan
hukum
dalam
memberantas
minuman
keras
oplosan,
dan
(3)
Upaya
yang

dilakukan

oleh Polres Jepara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberantasan

minuman keras oplosan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk memahami, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkaji mengenai pelaksanaan

penegakan hukum oleh Polres Jepara dalam memberantas minuman
keras oplosan, hambatan Polres Jepara dalam penegakan hukum dalam memberantas

minuman keras oplosan, dan upaya yang dilakukan oleh Polres Jepara untuk
mengatasi
hambatan-hambatan
dalam
pemberantasan
minuman
keras
oplosan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang diharapkan
mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai
segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data
yang diperoleh dari data lapangan dan bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan
melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara
kualitatif, dengan menggunakan teori penegakan hukum dan kewenangan.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa : (1) Pelaksanaan penegakan
hukum oleh Polres Jepara dalam memberantas minuman keras oplosan dilakukan
dengan : (a) tindakan preventif, yakni sosialisasi dan razia serta (b) tindakan
represif, yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan; (2) Hambatan

Polres Jepara dalam penegakan hukum dalam memberantas minuman keras
oplosan dari : (a) faktor hukum, yakni belum adanya undang-undang yang
mengatur tindak pidana minuman keras oplosan; (b) faktor penegak hukum, yakni
kurangnya jumlah personil; (c) faktor sarana atau fasilitas, yakni kurangnya sarana
atau fasilitas; (d) faktor masyarakat, yakni kurangnya kesadaran hukum; serta
(e) faktor kebudayaan, yakni masyarakat melanggar nilai-nilai budaya
masyarakat; (3) Upaya yang dilakukan oleh Polres Jepara untuk mengatasi hambatan-hambatan

dalam pemberantasan minuman keras oplosan dari : (a) faktor
hukum, yakni menerapkan Point Ketiga Catur Prasetya; (b) menambah personil
dan meningkatkan kualitas SDM; (c) menambah peralatan dan dana serta
membuka call center 110; (d) mengadakan sosialisasi; serta (e) menjalin kerja-
sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Minuman Keras, Kepolisian