Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dan korban luka-luka, dalam hal penyelesaian sanksi pidananya seringkali diproses tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melainkan dengan cara mediasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Ketentuan itu sesuai dengan diskresi kepolisian yang rentan penyalah gunaan wewenang, maka disini penulis ingin mengkaji kasus lalu lintas yang sampai pada hukum acara pidana dan ingin menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana oleh hakim kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Demak.
Penelitian hukum merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena permasalahan yang diteliti tidak dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat.
Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas tidak sesuai dengan Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melainkan dengan yurisprudensi hakim yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim wajib menggali hukum yang berlaku dimasyarakat agar terjadi keseimbangan antara hukum dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat.
Kata kunci : Sanksi Pidana, Kelalaian, Lalu Lintas.