Seiring kemajuan teknologi, praktik bayi tabung berkembang ke dalam bentuk sewa rahim yang menimbulkan masalah baru mengenai status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (Surrogate Mother) sehingga perlu dikaji lebih lanjut menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain 1) Bagaimanakah keabsahan perjanjian sewa rahim menurut KUHPerdata dan Hukum Islam, 2) Bagaimanakah status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (Surrogate Mother) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta 3) Apakah faktor-faktor penyebab Indonesia melarang adanya praktik sewa rahim beserta solusi penyelesaiannya.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dan data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa rahim tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata serta difatwakan haram oleh MUI. Terdapat empat kemungkinan terkait status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti yaitu anak sah dari pasangan penghamil, anak luar kawin, anak angkat, atau anak laqith. Indonesia melarang praktik sewa rahim karena melanggar norma agama dan hak asasi anak, serta menimbulkan kelainan genetik pada anak. Solusi penyelesaiannya, kemajuan teknologi harus mengutamakan etika dan moral, menghindari zina, melakukan pengangkatan anak, Pemerintah dan DPR segera membentuk perundang-undangan yang khusus mengatur tentang sewa rahim, dan mengevaluasi penyebab pasangan suami istri belum mempunyai anak.

Kata kunci: sewa rahim, ibu pengganti, status hukum anak