Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang merupakan satu-satunya satuan kerja yang memiliki fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) termasuk Pajak Daerah. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai rumah tangga daerah, terutama pajak parkir. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir, DPPKAD Kabupaten Semarang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendalanya yaitu sistem pemungutan pajak parkir menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 berbeda dengan sistem pemungutan pajak parkir menurut praktek lapangan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemungutan pajak parkir dan analisis kinerja pemungutan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang.
Untuk mengukur kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir adalah dengan menggunakan analisis efisiensi. Yaitu untuk menganalisa sistem pemungutan pajak parkir di Kabupaten Semarang. Dalam penelitan ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dimana data yang diambil merupakan hasil observasi langsung di lapangan yang berupa data, sistem dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem pemungutan pajak parkir pada DPPKAD Kabupaten Semarang.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem pemungutan pajak parkir pada DPPKAD Kabupaten Semarang sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penerimaan pajak parkir setiap tahunnya. Sedangkan kinerja pemungutan pajak parkir pada DDPKAD Kabupaten Semarang kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari pembagian fungsi masing-masing bidang yang berbeda menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 dengan praktek lapangan

Kata Kunci: Sistem pemungutan pajak parkir, kinerja pemungutan pajak parkir