Perkembangan tindak pidana narkotika mengalami peningkatan dalam kurun waktu akhir-akhir ini, sehingga upaya penegakan harus terus ditingkatkan. Dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, Polri merupakan aparat penegak hukum yang berperan sebagai penyidik. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Semarang, faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkotika dan hambatan-hambatan apa yang muncul dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Semarang serta upaya mengatasinya.
Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis yuridis. Jenis data yang digunakan adalah primer data dan sekunder data. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan analisis metode analisis data menggunakan kualitatif analisis.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Semarang pada tahap penyidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penegakan hukum dilaksanakan melalui tahap penyelidikan yang berfungsi untuk mengetahui tindak pidana yang terjadi yang kemudian membuat berita acara serta laporan sebagai dasar permulaan penyidikan yang semaksimal mungkin diupayakan untuk pengembangan kasus guna mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Semarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Semarang adalah faktor Undang-Undang, penegak hukum, sarana dan prasana, masyarakat, dan culture. Hambatan-hambatan yang muncul dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Semarang terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah kurangnya jumlah personel di Sat Narkoba Polres Semarang. Adapun hambatan eksternal berupa peredaran gelap narkotika menggunakan cara putus jaringan, tersangka menghilangkan barang bukti, peredaran narkotika dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan para pelaku tindak pidana narkotika saling melindungi satu sama lain. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah mengusulkan penambahan personil di Satuan Narkoba Polres Semarang, melakukan pengembangan kasus secara maksimal, melakukan tes urine ataupun tes darah terhadap tersangka yang menghilangkan barang bukti, melakukan pendekatan secara persuasif terhadap tersangka yang sudah tertangkap.

Kata kunci : penegakan hukum, tindak pidana narkotika