Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2011, keterlibatan Kanwil Kemenkumham dalam proses pembentukan ranperda terdapat pada tahapan penyusunan Prolegda, penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi raperda. Namun, hal tersebut hanya bersiat opsional bagi pemda karena semua norma hukum yang digunakan adalah kata “dapat”. Optimalisasi keterlibatan Kanwil Kemenkumham dalam proses pembentukan perda dilakukan dengan penetapan target kinerja setiap tahunnya dengan kriteria keberhasilan berupa terfasilitasinya pembentukan perda sesuai permohonan. Tidak dilibatkannya Kanwil Kemenkumham, tidak memiliki konsekuensi cacat formalnya suatu perda. Namun, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dan PP No. 59 Tahun 2015, dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Mengakibatkan konsekuensi, apabila Pemda belum memiliki Perancang Peraturan Perundang-undangan dan tidak melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan Perda, maka dapat berakibat hukum Perda yang dihasilkan cacat formal.
Berdasarkan penjelasan diatas, penguatan justru terdapat pada Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan bukan pada Kanwil Kemenkumham, sehingga kedepannya apabila Pemda telah memiliki Perancang Peraturan Perundang-undangan maka Kanwil Kemenkumham semakin sulit untuk terlibat dalam pembentukan perda. Disisi lain Kanwil Kemnkumham sebagai perpanjangan tangan di daerah dari Kemenkumham juga memiliki fungsi penjaga integritas sistem peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, sebaiknya dipertimbangkan untuk dilakukan penguatan kelembagaan Kanwil Kemenkumham.