Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, terdapat 169 (seratus enam puluh sembilan) Negara yang lebih leluasa untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia sehingga terdapat kemungkinan makin banyaknya Orang Asing yang datang dan melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Tindakan pidana dapat dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing yang tersebar di wilayah Republik Indonesia. Seperti yang dipaparkan dalam paragraf diatas itulah menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah pengaturan dan proses penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal serta apakah regulasi/kebijakan hukum pidana belum memadai sehingga banyak terjadi pelanggaran dibidang keimigrasian, dari latar belakang itulah menarik untuk di teliti lebih lanjut terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan ijin tinggal orang asing di Jawa Tengah.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Untuk teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Dan untuk analisis data menggunakan analisis kualitatif,
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan (1) Untuk mengetahui pengaturan terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana yang saat ini terjadi terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing, (3) Untuk mengetahui hambatan hambatan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing di wilayah jawa tengah. Berdasarkan hasil penelitian, Penyalahgunaan Izin tinggal orang asing diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dari data dan pengalaman kerja dilapangan, bahwa sanksi yang dijatuhkan dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah lebih sering bersifat non-pro justitia. Proses penegakan hukum pidana keimigrasian selama 4(empat) tahun ini terdapat 8 (delapan) kasus peradilan yang telah mendapat putusan. Hambatan hambatan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing di wilayah Jawa Tengah terdapat dua faktor yakni faktor regulasi atau dari sisi aturan yang masih terdapat kelemahan sehingga dapat memunculkan peluang untuk dilakukan pelanggaran dan kelemahan lainnya adalah faktor Sumber Daya Manusia penegak hukumnya yang belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Pidana, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Visa Kunjungan, Orang Asing, Keimigrasian.