Di era globalisasi ini tindak kejahatan dari pembunuhan, penipuan, kejahatan perbankan, kejahatan lingkungan, kejahatan seksual, pencucian uang, hingga korupsi yang dilakukan di suatu negara bisa menjadi kejahatan transnasional dengan melibatkan negara lain, hal demikian terjadi karena maraknya pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain untuk berlindung. Hal ini pun banyak menyulitkan para penegak hukum. Penangkapan pelaku kejahatan di negara lain tidak serta merta semudah menangkap buronan di negara sendiri, untuk itu diperlukan ekstradisi. Ekstradisi adalah kegiatan pengembalian buronan atau pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain kepada negara asalnya dengan perjanjian ataupun tanpa perjanjian sebelumnya.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan ekstradisi dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan apa saja problematika yang dihadapi dalam proses ekstradisi Nazaruddin dan bagaimana solusinya?
Jenis penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif seperti UU RI No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan beberapa literatur tambahan dari berbagai macam sumber. Penelitian ini pula disandingkan dengan Studi Kasus Nazaruddin seorang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat 2010 lalu, yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet (Hambalang) untuk SEA Games ke-26. Bagaimanakah proses pelarian, penangkapan, hingga pelaksanaan ekstradisi Nazaruddin dari Cartagena, Colombia kembali ke Indonesia? Maka akan dibahas secara terperinci di skripsi ini.
Hasil penulisan ini melahirkan beberapa kesimpulan: Pertama, bahwa prosedural ekstradisi yang diatur dalam UU RI No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, tak lain merupakan bentuk upaya untuk memayungi serta mempermudah kinerja para aparat penegak hukum guna menegakkan keadilan terhadap para pelaku kejahatan yang kabur ke negara lain. Kedua, bahwa proses ekstradisi Muhammad Nazaruddin tidak dapat dipungkiri begitu melelahkan KPK dan aparat Kepolisian RI. Maka dari itu membutuhkan kerjasama yang ekstra dengan tim gabungan lain seperti ICPO-Interpol, NCB Indonesia dan tentunya Negara yang dimintai ekstradisinya.

Kata Kunci: Ekstradisi, Mekanisme Ekstradisi, Deportasi, Nazaruddin