Korupsi saat ini di Indonesia sangat meresahkan. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara dan keuangan negara serta merusak aturan hukum. Korupsi adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, dan dikatakan tindak pidana korupsi apabila seseorang melakukan korupsi untuk menguntungkan dirinya sendiri, kelompok atau korporasi yang mana dapat merugikan negara. Istilah korupsi, walaupun tidak dipakai ketika zaman Rasulullah SAW, akan tetapi telah ada istilah lain untuk korupsi pada saat itu yaitu Risywah atau kecurangan. Kurangnya penanaman nilai-nilai keagamaan pada setiap individu terutama para pejabat, menjadikan mereka lupa akan akibat dosa yang akan didapatkan dan lebih mementingkan urusan duniawi mereka pribadi. Padahal faktanya adalah seharusnya mereka menjalankan amanah mereka dengan sebaik-baiknya tanpa melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara. Sehingga, dalam hal ini perlu adanya langkah-langkah yang harus dianalisis tentang tindak pidana korupsi untuk sanksi yang ideal untuk kontribusinya bagi pembangunan hukum yang akan datang. Dengan cara melihat bagaimana pandangan hukum Islam tentang korupsi dan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hukum Islam, terbagi menjadi 3 bentuk jarimah atau tindak pidana. Yaitu, jarimah hudud, jarimah qisas/diyat dan jarimah Takzir. Menurut prespektif hukum Islam, demi kemashlahatan masyarakat Indonesia, penulis memandang bahwa sanksi tindak pidana korupsi dapat dimasukkan dalam jarimah takzir, karena istilah korupsi yang telah ada bukan pada zaman Rasulullah SAW sehingga korupsi tidak ditetapkan sanksinya dalam jarimah hudud maupun jarimah qisas/diyat. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sanksinya telah jelas di tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan ini. Akan tetapi, dalam Peraturan Perundang-Undangan ini harus ada pembaharuan karena sanksi yang tertulis tidak ideal dan tidak bersifat menjerakan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga, untuk mendapatkan sanksi yang ideal bagi pelaku tindak pidana korupsi agar dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum yang akan datang di Indonesia, maka harus diseimbangkan lalu dilakukan pembaharuan dengan menguji beberapa pasal yang ada di Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memasukkan hukum Islam khususnya sanksi dalam jarimah takzir ke dalam hukum nasional agar terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat menjerakan para pelaku tindak pidana korupsi sehingga dapat memberantas korupsi.
Kata Kunci : Korupsi, Pemberantasan, Kontribusi