Dalam Penjelasan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan, bahwa dalam rangka meneruskan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun swasta, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang sangat besar. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam dari lembaga keuangan, terutama bank.
Setiap kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas kredit, disyaratkan harus ada jaminan dalam pelaksanaannya. Kredit akan diberikan kepada nasabah apabila terdapat jaminan kredit terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena pemberian kredit mengandung resiko sehingga dalam pelaksanannya harus berdasarkan pemberian kredit yang sehat.
Salah satu bentuk jaminan yang sudah lama diakui adalah fidusia, yang telah dilembagakan dan diatur secara lengkap dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi debitor (Pemberi Fidusia). Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin pihak kreditor (Penerima Fidusia).Untuk mengetahui kekuatan hukum penyitaan benda fidusia oleh pihak ketiga menurut UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.Untuk mengetahui kekuatan hukum penyitaan benda fidusia yang melekat pada sertipikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999.

Kata kunci : - Jaminan Fidusia
- Undang-undang No. 42 1999
- Sertifikat Jaminan Fidusia