Sertipikat pada hakikatnya merupakan alat bukti hak atas tanah yang kuat dan autentik. Dalam praktek sering kali terjadi adanya sertipikat ganda yang salah satunya disebabkan adanya cacad hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur dan Kantor Pertanahan tidak memastikan siapa pemilik tanah, letak, batas, patok tanah, serta adanya kesengajaan yang dilakukan pihak tertentu untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam kasus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 233/PDT/2015/PT.BDG. permasalahan yang akan dibahas mengenai penyebab timbulnya sertipikat ganda yang menyebabkan adanya sengketa tanah, kedudukan hukum sertipikat ganda dan cara penyelesaian sertipikat ganda.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.
Setelah penulis analisis dengan berbagai teori maka dapat disimpulkan penyebab sertipikat ganda adalah adanya unsur penyerobotan tanah dan ketidaktelitian, kesengajaan, serta unsur kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang menyebabkan munculnya sertipikat ganda. Sedangkan penyelesaian sertipikat ganda tersebut adalah dengan jalan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan juga selaku penggugat dengan Kantor pertanahan Kota Bogor sebelum ditempuh jalur melalui Pengadilan namun tidak berhasil. Sehingga penyelesaian dilakukan melalui pengadilan,karena usaha-usaha musyawarah mengalami jalan buntu dan ternyata ada masalah-masalah prinsipil yang harus diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang yaitu pengadilan maka yang besangkutan mengajukan masalahnya ke pengadilan. Dengan penyelesaian melalui pengadilan maka dapat diketahui kedudukan sertipikat ganda yang memiliki kekuatan hukum adalah berlakunya sertipikat lama yang telah ada terlebih dahulu karena penerbitan sertipikat baru adalah syarat dengan rekayasa.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Sertipikat, Sertipikat Ganda