Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam
acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata
Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan
dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. Pelayanan
keprotokolan bagi Bupati dan Wakil Bupati Blora selaku Pejabat atau Penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora, saat ini belum maksimal, sehingga diperlukan
upaya yang lebih baik dalam mengimplementasikan pelayanan keprotokolan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan
pelayanan keprotokolan bagi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora dalam
kerangka otonomi daerah, mengetahui hambatan yang dihadapi dan solusinya dan untuk
mengetahui kebijakan ke depan tentang protokoler di Kabupaten Blora.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang diharapkan mampu
memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang
berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan
dari bahan-bahan pustaka yang dikumpul-kan melalui studi kepustakaan, yang
kemudian dianalisa secara kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Implementasi pelayanan keprotokolan bagi
Bupati dan Wakil Bupati Blora dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, belum dilaksanakan secara
maksimal. (2) Hambatan yang dihadapi adalah belum ada revisi Peraturan Bupati Blora
Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi) Sub Bagian Protokol,
lemahnya manajemen dan koordinasi tata protokoler yang dilakukan oleh SKPD/
Instansi penyelenggara Acara Resmi dan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan
kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia yaitu berupa Bintek, Diklat Keprotokolan
bagi tenaga protokoler dan SKPD/ Instansi/ Organisasi penyelenggara acara. (3) Solusi
untuk mengatasi hambatan adalah Revisi Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2011
tentang Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi) Sub Bagian Protokol, penambahan anggaran
untuk melaksanakan kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia yaitu berupa Bintek,
Diklat Keprotokolan bagi tenaga protokoler dan SKPD/ Instansi/ Organisasi
penyelenggara acara. Kebijakan ke depan terkait penyelenggaraan protokoler adalah
ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan otonom atas kuasa UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2010 tersebut.
Kata kunci : Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Keprotokolan