Kejahatannarkotika di Indonesia berada pada tingkat yang membahaya-kan,karena disamping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, berpotensi menjadi menghambat pembangunan sosial yang beraspek materiel spiritual yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana kebijakan sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia saat ini, apakah kelemahan dalam kebijakan sanksi pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia, dan bagaimanakah kebijakan sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia pada masa yang akan datang.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan analisis data secara kualitatif. Dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pidana. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder.
Pengaturan tentang kejahatan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun kebijakan sanksi pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika di indonesia. Mempunyai beberapa kelemahan yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana denda untuk korporasi, dan tindakan rehabilitasi untuk pecandu narkotika masih memiliki celah bagi pelaku tindak pidana narkotika. kebijakan sanksi pidana narkotika kedepan harus mampu dalam menanggulangi tindak pidana narkotika serta tetap memberi perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Sehingga terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : kebijakan sanksi pidana narkotika, penanggulangan, tindak pidana narkotika.