ABSTRAK
Pola pengelolaan pengawasan keuangan negara telah bergerak menjadi
preventif, dengan terbitnya aturan hukum tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP). Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan
oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan
kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian
dan penilaian tugas pengawasan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis
mengenai peran auditor Inspektorat Kota Salatiga sebagai pengawas
pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota
Salatiga serta kendala-kendala yang dihadapi auditor Inspektorat Kota Salatiga
sebagai pengawas pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah Kota Salatiga dan solusi-solusinya.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang diharapkan
mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai
segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang
diperoleh melalui wawancara dan dari bahan-bahan pustaka yang dikumpul-kan
melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Peran auditor Inspektorat Kota Salatiga
sebagai pengawas pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kota Salatiga, yaitu (a) memberikan keyakinan memadai
atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan fungsi
instansi pemerintah, (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas
manajemen risiko, serta (c) memberikan masukan untuk kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Kendala-kendala yang dihadapi auditor Inspektorat Kota Salatiga sebagai
pengawas pengelolaan keuangan daerah, yaitu (a) Adanya pergeseran paradigma,
maka untuk solusinya adalah : (i) membangun dan meningkatkan komitmen
melaksanakan fungsi pengawasan, (ii) meningkatkan kompetisi pengawas dan
pelatihan SDM, (iii) mengusulkan peningkatan sarana prasarana, (iv) melakukan
ABR, (v) melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh SKPD, dan (vi) mendorong
fungsi SPIP di setiap SKPD; dan (b) Belum adanya suatu media sebagai
upaya sinergitas antara APIP dan SKPD, maka dilakukan upaya : (i) meningkatkan
koordinasi dengan TAPD, (ii) meningkatkan peran APIP dalam perancangan
APBD, (iii) usul kepada bupati untuk melakukan review terhadap RKA-SKPD,
(iv) meningkatkan peran APIP dalam pertanggungjawaban APBD, (v) melaksanakan
review paralel atas laporan keuangan pemerintah daerah, (vi) meningkatkan
koordinasi dengan BPKP, Inspektorat Provinsi, dan BPK RI, (vii) mengembangkan
pola kemitraan dengan bagian hukum dan ULP, serta (ix) mengagendakan
forum pengawasan rutin pada jenjang proses manajemen.
Kata kunci : Auditor, Keuangan Daerah, dan Pemerintahan Daerah