Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang modern dan kompleks, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mutakhir, maka tuntutan akan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dalam bidang hukum, sosial maupun ekonomi, tidak mudah untuk dilaksanakan. Dalam sebuah penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi, khususnya yang dilakukan oleh Kejaksaan masih ditemui hal-hal yang disengaja atau tidak telah menimbulkan berkurangnya penegakan asas praduga tak bersalah terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana.
Bahwa tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ambarawa. (2) Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ambarawa. (3) Untuk menganalisis dan menjelaskan upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Ambarawa dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan pendekatannya dengan pendekatan yuridis sosiologis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ambarawa dilaksanakan berdasarka jaminan terhadap hak-hak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ambarawa adalah : a). Rendahnya tingkat profesionalitas dari Jaksa penyidik, b). Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Jaksa Penyidik, c). Kurangnya pengawasan dan kontrol yang ketat oleh pimpinan terhadap proses penyidikan, d). Lemahnya Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia. Sedangkan upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Ambarawa dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi adalah : a). Meningkatkan pendidikan Jaksa Penyidik dan mengedepankan hati nurani dalam penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi, b). Melakukan penyidikan seoptimal mungkin dengan sarana dan prasarana yang ada, tetapi tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka, c). Pengawasan dan kontrol oleh pimpinan dengan sering melakukan diskusi dan memperbanyak ekspose perkara bersama dengan Jaksa Penyidik, d). Diperlukan pembaruan produk hukum pidana di Indonesia yang lebih dapat menjamin hak asasi tersangka.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Proses Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi