Mustain, Adiatma (2016) TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PELAKSANAAN KEGIATAN INTELIJEN OLEH BIN DAN KOORDINASINYA ANTAR LEMBAGA INTELIJEN BERDASARKAN UU NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
COVER_1.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (556kB)
DAFTAR ISI_1.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (90kB)
ABSTRAK_1.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (92kB)
BAB I_1.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (270kB)
BAB II_1.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (404kB)
BAB III_1.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (229kB)
BAB IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (94kB)
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (228kB)
PUBLIKASI.JPG
Restricted to Repository staff only
File Pdf (226kB)
Abstract
Tinjauan Yuridis Normatif Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Oleh BIN dan Koordinasinya antar Lembaga Intelijen Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara sebagai sebuah penulisan hukum yang mempunyai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan kegiatan intelijen oleh BIN berdasarkan Undang-Undang Intelijen Negara danUntuk mengetahui dan menganalisa apa peran BIN dalam mengkoordinasi lembaga intelijen lain di Indonesia beserta kendala-kendalanya dalam pelaksanaan koordinasi tersebut oleh BIN. Metodependekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahmetodependekatanyuridisnormatif.Spesifikasidalampenelitianinibersifat kualitatif yaitu menggambarkan secara deskriptif terperinci, sistematis, dan analisis mengenai hal yang berhubungan dengan tinjauan yuridis normatif pelaksanaan kegiatan intelijen oleh BIN dan koordinasinya antar lembaga intelijen dengan berdasarkan pada UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Berdasarkanhasilpenelitian dan pembahasan diketahui:(1)Untukmengetahuidanmenganalisabagaimanapelaksanaan kegiatan intelijen oleh BIN berdasarkan Undang-Undang Intelijen Negara, pada pelaksanaan kegiatan intelijen yang dilakukan oleh BIN yang berdasarkan pada Undang-Undang Intelijen Negara Nomor 17 Tahun 2011 menunjukkan adanya kewenangan yang lebih dibandingkan dengan lembaga intelijen lain dalam melaksanakan fungsi penyelenggara intelijen. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa apaperan BIN dalam mengkoordinasi lembaga intelijen lain di Indonesia dan kendala-kendalanya. Peran BIN dalam Undang-Undang Intelijen menunjukkan bahwa BIN sebagai koodinator dalam pelaksanaan kegiatan intelijen di Indonesia dan mempunyai wewenang dalam menerima laporan kegiatan intelijen dari lembaga intelijen lain di Indonesia dan kendala yang dihadapi BIN dalam mengkoordinasi menunjukkan fungsi intelijen yang terdiri dari tiga hal yakni; penyidikan, pengamanan, dan penggalangan sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya garis koordinasi yang jelas antar lembaga intelijen yang ada.Perlunya peningkatan kinerja BIN dalam memadukan antar lembaga intelijen supaya koordinasi berjalan baik dan lancar untuk mewujudkan keamanan nasional.
Kata Kunci:Tinjauan Yuridis Normatif, Badan Intelijen Negara, Koordinasi Lembaga Intelijen, Undang-Undang Intelijen Negara.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum |
| Date Deposited: | 09 Jan 2017 02:09 |
| Last Modified: | 09 Jan 2017 02:09 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6683 |
