Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanyadipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ( UU MD3 ).
Penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana peran DPRD Kota Semarang dalam melaksanakan fungsi anggaran dan kendala apa saja yang dihadapi? Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan upaya DPRD Kota Semarang sebagai lembaga Legislatif daerah dalam kaitannya melaksanakaan fungsi anggaran melalui pola-pola penyerapan aspirasi masyarakat dengan Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. dibuktikan dengan adanya DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berasal dari partai politik yang dipilih berdasarkan hasil Pemilu legislatif. Oleh sebab itu, DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat. Keberadaan DPRD kota Semarang diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyalurkan keinginan masyarakat kota Semarang.